Metodologi Perizinan Terstruktur.

Sebagian besar keterlambatan izin tidak terjadi di ruang sidang dinas, melainkan di fase awal: salah memilih kode KBLI, batas tanah menabrak pola ruang RDTR, atau kajian teknis yang tidak memenuhi baku mutu. Lima langkah ini adalah cara kerja yang kami pakai sejak 2014 untuk memastikan berkas Anda masuk ke dinas tanpa revisi berulang.

Manajer Proyek Khusus
Satu narahubung tetap untuk pembaruan harian
Garansi Waktu SLA
Komitmen lini masa tertulis dengan klausul uang kembali
0% Markup PNBP
Billing SIMPONI resmi disetor langsung ke kas negara
Tenaga Ahli Bersertifikat
Sertifikasi KTPA KLHK & SKK PUPR resmi

5 Tahapan Eksekusi Perizinan

Setiap tahapan memiliki output terukur, estimasi durasi pasti, dan laporan progres berkala.

01
1–2 Hari Kerja
Gratis · Tanpa Komitmen

Pra-Kajian & Gap Analysis (Tanpa Biaya Awal)

Bedah menyeluruh rencana fasilitas usaha Anda: penyesuaian 5-digit KBLI 2025, kesesuaian tata ruang RDTR / KKPR, penapisan dokumen lingkungan (PP 22/2021), serta pemetaan persetujuan teknis (pertek) dan izin PB-UMKU yang wajib dipenuhi sebelum modal ditanamkan.

Output Dokumen Resmi:
  • Matriks Kepatuhan & Peta Jalan Regulasi
  • Daftar Periksa Berkas & Dokumen Teknis
  • Proposal Anggaran 3 Lapis & Lini Masa SLA
02
3–14 Hari Kerja
Science & Engineering Backed

Kajian Teknis, Uji Lab & Penyusunan Dokumen Baku

Survey lapangan oleh tim tenaga ahli berlisensi resmi: sampling parameter baku mutu di laboratorium terakreditasi KAN, pemetaan poligon batas WGS84, dan penyusunan naskah kajian teknis komprehensif sesuai pedoman kementerian pembina.

Output Dokumen Resmi:
  • Buku Dokumen Kajian Teknis Lengkap
  • Paket Data Spasial Shapefile WGS84 (.shp, .shx, .dbf, .prj)
  • Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium KAN ISO 17025
03
2–5 Hari Kerja
OSS-RBA, SIMBG & AMDALnet

Pendaftaran Sistem Nasional & Verifikasi Administrasi

Submisi berkas digital ke sistem portal kementerian terkait (OSS-RBA, SIMBG PUPR, AMDALnet KLHK, SPIONAM Kemenhub, SIINas Kemenperin) serta pendampingan intensif saat verifikasi administrasi hingga Berita Acara Kelengkapan terbit.

Output Dokumen Resmi:
  • Tanda Terima Submisi Resmi Sistem Nasional
  • Berita Acara Kelengkapan Berkas (BAK)
  • Jadwal Penetapan Sidang Teknis Dinas
04
7–21 Hari Kerja
Advokasi Teknis Pleno

Pendampingan Sidang Teknis & Verifikasi Lapangan

Presentasi dan advokasi teknis di hadapan tim penilai instansi berwenang (FPRP ATR/BPN, Komisi Penilai AMDAL, pakar TPA/TPT PUPR, Pengawas K3 Disnaker) serta pendampingan langsung saat kunjungan verifikasi lapangan dinas.

Output Dokumen Resmi:
  • Berita Acara Sidang & Rekomendasi Teknis Dinas
  • Draf Perbaikan Cepat (jika terdapat catatan sidang)
  • Surat Keputusan Persetujuan Teknis (Pertek / Rekomendasi)
05
Milestone Akhir
Surat Keputusan Resmi Ber-QR Code

Penerbitan SK Definitif & Serah Terima Dokumen

Pengawalan terbitnya Surat Keputusan (SK) definitif kementerian, Sertifikat Laik Operasi (SLO), Sertifikat Standar terverifikasi ber-barcode OSS-RBA, serta serah terima berkas fisik dan digital disertai kalender kepatuhan pasca-izin.

Output Dokumen Resmi:
  • SK Izin Usaha / Sertifikat Standar Terverifikasi
  • Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan
  • Kalender Kepatuhan Pasca-Izin (Pelaporan Berkala)

Manajer Proyek Khusus untuk Setiap Perusahaan

Anda tidak perlu repot menghubungi staf administrasi yang berganti-ganti atau mencari tahu berkas Anda tertahan di mana. Setiap klien didampingi satu Project Manager khusus yang mengorkestrasi tenaga ahli teknis, memantau jadwal sidang dinas, dan mengirimkan ringkasan status berkala langsung ke pimpinan proyek Anda.

Monitoring SLA Proaktif · Komunikasi WhatsApp Resmi & Notulensi Tertulis

Tanya Jawab Seputar Alur & Garansi

Bagaimana mekanisme garansi pengembalian dana SLA?
Setiap kontrak mencantumkan jadwal lini masa mengikat. Apabila terjadi keterlambatan dari sisi tim konsultan kami yang melampaui batas toleransi yang disepakati (di luar force majeure kebijakan regulasi pemerintah), honorarium termin tersebut dikembalikan atau dikreditkan secara proporsional.
Dokumen apa yang dibutuhkan untuk Pra-Kajian awal?
Kami hanya memerlukan NIB perusahaan, 5-digit kode KBLI kegiatan usaha, titik koordinat atau sertifikat batas tanah, serta rencana kapasitas produksi / luas bangunan. Tahap pra-kajian ini diberikan tanpa biaya komitmen awal.
Siapa yang membayar billing resmi PNBP (SIMPONI / SIMBG)?
Kode billing resmi yang diterbitkan Kemenkeu (SIMPONI) atau Kementerian PUPR (SIMBG) terbit langsung atas nama perusahaan Anda. Divisi finance Anda dapat membayarkannya langsung melalui kas negara untuk menjamin 0% mark-up.

Mulai dengan Pra-Kajian Tanpa Biaya

Kirimkan data rencana kegiatan usaha atau koordinat tapak Anda. Dalam 1–2 hari kerja, tim konsultan kami akan menyiapkan telaah gap kepatuhan, daftar periksa dokumen, serta proposal estimasi biaya 3 lapis yang transparan.